TERHARU...Soal Ninggalin PKS dan Gerindra - Ridwan Kamil Curhat, Katanya Begini....

Ridwan Kamil dianggap meninggalkan PKS dan Gerindra yang menjadi partai pendukungnya saat mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung.

Kabar tersebut menerpa Emil, sapaan Ridwan, jelang Pilgub Jabar 2018. Begini curhatnya. Emil menyatakan diri siap membidik kursi Jabar-1. "Ada yang bilang Pak wali kok meninggalkan partai pendukungnya? Tidak meninggalkan, dulu juga komunikasi. Cuma Gerindra itu mensyaratkan saya jadi kadernya (untuk maju Pilgub Jabar), PKS juga mendahulukan kadernya," ucap Emil di Aula Koperasi Pegawai Kota Bandung (KPKB), Jalan Wastukancana, Selasa (2/5/2017).

Emil menilai dua situasi itu tidak ideal untuknya. Sehingga, Emil memilih berkomunikasi dengan partai politik lain berkaitan Pilgub Jabar. "Terus saya diam? Kan enggak, maka saya ke yang lain. Ternyata NasDem mau, ya begitu," terangnya. Pria lulusan Master of Urban Design University of California, Berkeley, ini menolak disebut meninggalkan kedua partai pendukungnya di Pilkada Kota Bandung 2013 lalu.

"Jadi kalau ada yang bilang meninggalkan, saya kira keliru ya. Pertama, saya tidak berpartai. Dua, saya berkomunikasi, tapi partai pendukung terdahulu memberi syarat. Syarat menjadi kader partai Gerindra Jabar, saya kan belum memungkinkan situasi itu. Ke PKS, PKS mendahulukan kader. Jadi posisi memang homeless," tutur Emil.

TAKBIIR !!! Pemuda Muhammadiyah Beberkan Bukti Jaksa Agung Intervensi JPU Kasus Ahok.Inilah Buktinya...

 Jaksa Agung HM Prasetyo diduga melakukan intervensi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alhasil, tuntutan JPU kepada Ahok tak maksimal.

Bukti-bukti adanya dugaan intervensi Jaksa Agung terhadap peradilan kasus penistaan agama dapat dilihat dari ketidaksiapan JPU untuk membacakan tuntutan kepada Ahok, sehingga sidang sempat ditunda.

“Sejak fakta persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang dipenuhi oleh realita kontroversi, di mana JPU menyampaikan ketidaksiapannya membacakan tuntutan karena persoalan teknis, yakni tuntutan belum selesai diketik,” kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Ichsan Marsha, Selasa (2/5/2017).

Bukti selanjutnya ialah adanya surat dari Kapolda Metro Jaya M Iriawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara  yang meminta agar sidang ditunda dengan dalih menjaga ketertiban menjelang pelaksaan Pilkada DKI 2017.

“Momentum ini juga sejalan dengan desakan dari pihak kepolisian untuk melakukan penundaan pembacaan tuntutan yang juga diamini oleh Jaksa Agung atau hingga sidang pembacaan tuntutan ditunda usai Pilkada berlangsung,” ujar dia.

Ichsan menambahkan, bukti dugaan intervensi Jaksa Agung kian terlihat tatkala JPU hanya menuntut Ahok dengan tuntutan yang ringan. JPU dinilai mengabaikan fakta persidangan.

“Deretan realitas inilah yang mengawali hadirnya dugaan kami atas adanya intervensi dari Jaksa Agung. Terkait realitas ini, kami telah melakukan langkah yuridis dengan melaporkan JPU ke Komjak, di mana dalam laporan kami, secara umum meminta Komjak melakukan pengawalan dan pengusutan terhadap independensi JPU dan menelusuri adanya kejanggalan yang dihadirkan JPU dalam tuntutannya,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ahok hanya dituntut hukuman pidana selama satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Artinya ia tidak di penjara. Ia hanya akan dipenjara bilamana melakukan tindak pidana sama atau lain selama masa percobaan dua tahun itu.

Bila melakukan, maka Ahok akan diganjar hukuman  sesuai dengan ti‎ndak pidana yang dilakukannya ditambah dengan hukuman pidana satu tahun. Hal ini akhirnya kembali menuai protes. Umat Islam menduga Jaksa Agung mengintervensi JPU.‎

JPU sendiri telah dilaporkan Pemuda Muhammadiyah ke Komisi Kejaksaan atas dugaan ketidaknetralan menuntut Ahok dalam kasus penistaan agama. Komjak pun mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut.

(pur/Sindonews)

MENHEBOHKAN !!! Bukan Pejabat Negara, tapi Megawati Resmikan Proyek Negara, Ini Tanggapan Netizen...

Mantan Presiden RI ke 5, Megawati Soekarnoputri meresmikan sebuah waduk di Bali Minggu (13/12/2105).

Waduk Titab-Ularan adalah waduk terbesar di Bali. Waduk ini dibangun sejak 2011 di masa Pemerintahan SBY kini mulai resmi beroperasi.

Ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono, Menteri UMKM, dan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, putri Sang Proklamator RI itu menandatangani prasasti peresmian.

Tak lama setelah berita peresmian ini, berbagai tanggapan dan komentar miring di media sosial khususnya facebook bermunculan.

“Bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, bukan siapa-siapa (hanya ketua partai), kok bisa meresmikan proyek negara yang dibiayai uang rakyat? Ini negeri paling lucu deh, suwer.....” tulis akun Joni Ariadinata.

Facebooker Roemsanah Nur Arifah menulis, “Dia itu ibu negara, pada ga tau aja hahahagah”

Dalam sambutannya sendiri Megawati mengatakan sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dilibatkan dalam proyek-proyek yang terbengkalai di masa pemerintahannya dulu, termasuk waduk yang perencanaannya sudah dilakukan sejak 2004 ini.

"Saya sampaikan kepada presiden kalau diizinkan, program pas waktu saya jadi presiden yang masalah terbengkalai bisa diikutsertakan," kata Megawati.

Awalnya, kata Megawati, Basuki yang akan meresmikan proyek ini. Megawati mengaku hanya ingin melihat proses pengairan waduknya saja.

"Saya sendiri sebenarnya kaget karena tadinya bukan yang ditunjuk untuk meresmikan. Pak Jokowi titip salam, kalau saya resmikan itu program-program saya yang dulu terbengkalai," kata Mega.

sumber: makassar.tribunnews.com

GEMPAR !!! TERKAIT HARGA BERAS NAIK,Menteri Puan minta orang miskin diet & tak banyak makan,Karena...

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.

"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.

Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.

"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.

Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.

Menurut data BPS Bali, penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Bali karena mahalnya harga beras di pasaran. Produksi beras semakin menurun karena badai Silikon. Selain itu, jumlah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dinilai tidak cukup.

Puan menyebut, masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya juga terjadi karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi.

"Jangankan Pilkada, di Pilkades juga menggunakan Raskin. Kata calon kepala desa, kalau kamu pilih aku, maka saya akan mengurus beras Raskin. Ada lagi kepala desa yang bagi rata, karena ditekan oleh oknum tertentu dan sebagainya," tutupnya.

Sumber : Suarankri

WOOW... Ternyata Pembubaran Paksa Pengajian Mirip Saat Masa Kejayaan PKI Tahun 1955-1965.Karena...

Pembubaran Kajian Remaja dengan narasumber Ustadz Felix Siauw menarik perhatian berbagai kalangan, salah satunya dari alumni The University of Tokyo Jepang Muhammad Najib.

Melalui akun facebook pribadinya, Najib menuliskan bahwa fenomena pembubaran pengajian yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan pada masa-masa kejayaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1955 hingga 1965.

"Pada tahun 1955 saja, PKI berhasil meraih suara lebih dari 6jt, dengan basis utama di Jawa, khususnya Jateng & Jatim. Kriminalisasi ulama, ustadz, kyai pada jaman itu sudah biasa..jangankan da'i level kampung, ulama sekaliber Buya Hamka saja bisa dipenjara tanpa dosa" papar Muhammad Najib di akun Facebook pribadinya, senin(1/5/2017).

Alumni Ilmu Manajemen Univeristas Indonesia ini juga menjelaskan bahwa pada masa era 1955, PKI terus meniupkan kebencian antar kelas dihidup-hidupkan, penistaan agama pada masa itu terlaksana secara terstruktur, sistematis & massif mulai dari sekolah, universitas dan pemerintahan.

"PKI sangat pandai memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintahan Nasionalis Soekarno, sehingga tdk sedikit kebijakan strategis & operasional pada masa-masa akhir ordelama dipengaruhi kuat oleh ide-ide PKI" jelas Najib.

Lebih lanjut Najib mengungkapkan bahwa adanya upaya membelah rakyat bisa jadi memang ada pihak yang sengaja membelah. Dan tidak menutup kemungkinan ideologi PKI saat ini sedang berkembang di Indonesia.

"PKI sebagai partai memang sudah bubar & sudah lama menjadi partai terlarang..tapi idelogi & pengikutnya yg banyak itu tentu tidak serta merta hilang..malah boleh jadi demokrasi saat ini memberi ruang ideologi PKI utk berkembang" tambah Najib.