TERHARU...Soal Ninggalin PKS dan Gerindra - Ridwan Kamil Curhat, Katanya Begini....

Ridwan Kamil dianggap meninggalkan PKS dan Gerindra yang menjadi partai pendukungnya saat mencalonkan diri menjadi wali kota Bandung.

Kabar tersebut menerpa Emil, sapaan Ridwan, jelang Pilgub Jabar 2018. Begini curhatnya. Emil menyatakan diri siap membidik kursi Jabar-1. "Ada yang bilang Pak wali kok meninggalkan partai pendukungnya? Tidak meninggalkan, dulu juga komunikasi. Cuma Gerindra itu mensyaratkan saya jadi kadernya (untuk maju Pilgub Jabar), PKS juga mendahulukan kadernya," ucap Emil di Aula Koperasi Pegawai Kota Bandung (KPKB), Jalan Wastukancana, Selasa (2/5/2017).

Emil menilai dua situasi itu tidak ideal untuknya. Sehingga, Emil memilih berkomunikasi dengan partai politik lain berkaitan Pilgub Jabar. "Terus saya diam? Kan enggak, maka saya ke yang lain. Ternyata NasDem mau, ya begitu," terangnya. Pria lulusan Master of Urban Design University of California, Berkeley, ini menolak disebut meninggalkan kedua partai pendukungnya di Pilkada Kota Bandung 2013 lalu.

"Jadi kalau ada yang bilang meninggalkan, saya kira keliru ya. Pertama, saya tidak berpartai. Dua, saya berkomunikasi, tapi partai pendukung terdahulu memberi syarat. Syarat menjadi kader partai Gerindra Jabar, saya kan belum memungkinkan situasi itu. Ke PKS, PKS mendahulukan kader. Jadi posisi memang homeless," tutur Emil.

TAKBIIR !!! Pemuda Muhammadiyah Beberkan Bukti Jaksa Agung Intervensi JPU Kasus Ahok.Inilah Buktinya...

 Jaksa Agung HM Prasetyo diduga melakukan intervensi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alhasil, tuntutan JPU kepada Ahok tak maksimal.

Bukti-bukti adanya dugaan intervensi Jaksa Agung terhadap peradilan kasus penistaan agama dapat dilihat dari ketidaksiapan JPU untuk membacakan tuntutan kepada Ahok, sehingga sidang sempat ditunda.

“Sejak fakta persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang dipenuhi oleh realita kontroversi, di mana JPU menyampaikan ketidaksiapannya membacakan tuntutan karena persoalan teknis, yakni tuntutan belum selesai diketik,” kata Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Ichsan Marsha, Selasa (2/5/2017).

Bukti selanjutnya ialah adanya surat dari Kapolda Metro Jaya M Iriawan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara  yang meminta agar sidang ditunda dengan dalih menjaga ketertiban menjelang pelaksaan Pilkada DKI 2017.

“Momentum ini juga sejalan dengan desakan dari pihak kepolisian untuk melakukan penundaan pembacaan tuntutan yang juga diamini oleh Jaksa Agung atau hingga sidang pembacaan tuntutan ditunda usai Pilkada berlangsung,” ujar dia.

Ichsan menambahkan, bukti dugaan intervensi Jaksa Agung kian terlihat tatkala JPU hanya menuntut Ahok dengan tuntutan yang ringan. JPU dinilai mengabaikan fakta persidangan.

“Deretan realitas inilah yang mengawali hadirnya dugaan kami atas adanya intervensi dari Jaksa Agung. Terkait realitas ini, kami telah melakukan langkah yuridis dengan melaporkan JPU ke Komjak, di mana dalam laporan kami, secara umum meminta Komjak melakukan pengawalan dan pengusutan terhadap independensi JPU dan menelusuri adanya kejanggalan yang dihadirkan JPU dalam tuntutannya,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Ahok hanya dituntut hukuman pidana selama satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Artinya ia tidak di penjara. Ia hanya akan dipenjara bilamana melakukan tindak pidana sama atau lain selama masa percobaan dua tahun itu.

Bila melakukan, maka Ahok akan diganjar hukuman  sesuai dengan ti‎ndak pidana yang dilakukannya ditambah dengan hukuman pidana satu tahun. Hal ini akhirnya kembali menuai protes. Umat Islam menduga Jaksa Agung mengintervensi JPU.‎

JPU sendiri telah dilaporkan Pemuda Muhammadiyah ke Komisi Kejaksaan atas dugaan ketidaknetralan menuntut Ahok dalam kasus penistaan agama. Komjak pun mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut.

(pur/Sindonews)

GEMPAR !!! TERKAIT HARGA BERAS NAIK,Menteri Puan minta orang miskin diet & tak banyak makan,Karena...

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.

"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.

Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.

"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.

Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.

Menurut data BPS Bali, penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Bali karena mahalnya harga beras di pasaran. Produksi beras semakin menurun karena badai Silikon. Selain itu, jumlah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dinilai tidak cukup.

Puan menyebut, masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya juga terjadi karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi.

"Jangankan Pilkada, di Pilkades juga menggunakan Raskin. Kata calon kepala desa, kalau kamu pilih aku, maka saya akan mengurus beras Raskin. Ada lagi kepala desa yang bagi rata, karena ditekan oleh oknum tertentu dan sebagainya," tutupnya.

Sumber : Suarankri

WOW MENAKJUBKAN “CIA dan FBI Backup Freeport, Topeng Megawati-Jokowi Bakal Dibuka!”

Isu gawat dilontarkan tokoh Progres 98, Faizal Assegaf, terkait perseteruan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Faizal mengingatkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat, CIA dan FBI, membackup Freeport. Bisa saja intelijen AS itu membuka “topeng” Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

“CIA dan FBI backup Freeport, merek bakal buka topeng JKW-Megawati, seru deh! Solusinya cuma satu: desak nasionalisasi Freeport,” tegas Faizal Assegaf di akun Twitter ‏@progres_98.

Sebelumnya, mantan penasehat Menko Maritim Rizal Ramli, Ronnie Higuchi Rusli, mengungkapkan situasi terakhir konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan informasi, Ronnie, mengungkapkan bahwa pemerintah RI akhirnya mengalah. Yakni memberikan ijin eksport konsentrat kepada Freeport.

“Informarsi A1 soal Freeport pemerintah mengalah kasih ijin export konsentrate, pasukan silahturahmi berhasil tancap bendera seperti jaman SBY,” tulis Ronnie di akun Twitter @Ronnie_Rusli.

Menurut Ronnie, kesepakatan itu merupakan bagian dari win-win solution. “Kayaknya win-win solution, pantesan Dick Adkerson langsung pulang ke negerinya rupanya sudah dibereskan,” ungkap ‏@Ronnie_Rusli.

@Ronnie_Rusli sempat mengingatkan: “Hati-hati kalau ada pejabat negara bilang kalau FreePort arbitrase bisa dicabut KK, tidak lain cuma minta disilaturahmi tim FreePort dan diperpanjang KK 2021.”

Pada 17 Februari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PTFI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Rekomendasi izin ekspor konsentrat itu diberikan dengan syarat Freeport mau menerima perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

WOW MENAKJUBKAN “CIA dan FBI Backup Freeport, Topeng Megawati-Jokowi Bakal Dibuka!”

Isu gawat dilontarkan tokoh Progres 98, Faizal Assegaf, terkait perseteruan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Faizal mengingatkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat, CIA dan FBI, membackup Freeport. Bisa saja intelijen AS itu membuka “topeng” Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

“CIA dan FBI backup Freeport, merek bakal buka topeng JKW-Megawati, seru deh! Solusinya cuma satu: desak nasionalisasi Freeport,” tegas Faizal Assegaf di akun Twitter ‏@progres_98.

Sebelumnya, mantan penasehat Menko Maritim Rizal Ramli, Ronnie Higuchi Rusli, mengungkapkan situasi terakhir konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan informasi, Ronnie, mengungkapkan bahwa pemerintah RI akhirnya mengalah. Yakni memberikan ijin eksport konsentrat kepada Freeport.

“Informarsi A1 soal Freeport pemerintah mengalah kasih ijin export konsentrate, pasukan silahturahmi berhasil tancap bendera seperti jaman SBY,” tulis Ronnie di akun Twitter @Ronnie_Rusli.

Menurut Ronnie, kesepakatan itu merupakan bagian dari win-win solution. “Kayaknya win-win solution, pantesan Dick Adkerson langsung pulang ke negerinya rupanya sudah dibereskan,” ungkap ‏@Ronnie_Rusli.

@Ronnie_Rusli sempat mengingatkan: “Hati-hati kalau ada pejabat negara bilang kalau FreePort arbitrase bisa dicabut KK, tidak lain cuma minta disilaturahmi tim FreePort dan diperpanjang KK 2021.”

Pada 17 Februari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PTFI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Rekomendasi izin ekspor konsentrat itu diberikan dengan syarat Freeport mau menerima perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

BIKIN MERINDING !!! TNI Acuhkan Perintah Presiden Jokowi Untuk Tidak Sweeping PKI !!! TEGAKKAN NKRI !!!

TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.

Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.

“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas.

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.

Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.

Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.

Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan penegak hukum agar tidak berlebihan menggunakan kewenangannya membubar paksa acara yang dihelat kelompok tertentu. Negara berlandaskan hukum, tapi masyarakat memiliki hak dalam demokrasi.

"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping, enggak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka diminta mengingatkan anak buahnya agar tidak semena-mena lagi. Khususnya pembubaran acara yang digelar kelompok tertentu atau sweeping barang yang kerap dikaitkan dengan komunisme atau PKI.

"Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," katanya.

Rentetan acara diskusi dan pemutaran film diketahui telah dibubar paksa oleh polisi dan TNI. Sebut saja pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme. Polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.

BIKIN MERINDING !!! TNI Acuhkan Perintah Presiden Jokowi Untuk Tidak Sweeping PKI !!! TEGAKKAN NKRI !!!

TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.

Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.

“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas.

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.

Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.

Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.

Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan penegak hukum agar tidak berlebihan menggunakan kewenangannya membubar paksa acara yang dihelat kelompok tertentu. Negara berlandaskan hukum, tapi masyarakat memiliki hak dalam demokrasi.

"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping, enggak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka diminta mengingatkan anak buahnya agar tidak semena-mena lagi. Khususnya pembubaran acara yang digelar kelompok tertentu atau sweeping barang yang kerap dikaitkan dengan komunisme atau PKI.

"Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," katanya.

Rentetan acara diskusi dan pemutaran film diketahui telah dibubar paksa oleh polisi dan TNI. Sebut saja pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme. Polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.

SALUT !!! Walikota Padang Berhasil Memindahkan 6000 Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan.Berikut Kisahnya...

Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP berhasil memindahkan (relokasi) sebanyak 6000 Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa ada bentrokan dan kekerasan, dengan sukarela para pedagang ikhlas pindah.

Mahyeldi mengakui memindahkan 6.000 pedagang bukanlah pekerjaan mudah. Namun dia mengakui yang penting dalam melaksanakan pekerjaan itu dilandasi dengan niat baik. 

"Jangan sampai kita membohongi rakyat atau pedagang. Kalau itu yang kita lakukan maka program apa pun yang akan dilaksanakan selalu dicurigai oleh rakyat. Kita ajak pedagang dalam proses pembangunan pasar raya, sehingga mereka pun tahu dan ikut mendukung," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menerangkan bahwa cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan mengajak bicara para pedagang.

"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi," ungkap Mahyeldi seperti dilansir republika, Rabu (22/2/2017).

Lebih lanjut Mahyeldi mengungkapkan setelah mengetahui apa yang dikehendaki dan tanggapan atas rencana pemerintah kota,  para pedagang langsung memberikan respons positif. 

Setelah para pedagang bersedia direlokasi, pihak pemkot Padang langsung membangun Pasar 4 lantai untuk menampung 6000 pedagang tersebut.

"Kami langsung membangun Pasa Raya empat lantai dan sekarang menampung 6000 orang pedagang," jelas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, para pedagang memang butuh bukti bukan janji. Ia juga memberikan jaminan tidak ada kepentingan pemerintah kota selain hanya ingin menata pedagang.

Setelah gempa bumi 2009 lalu, pedagang kehilangan tempat berjualan. Karena pasar maupun ruko hancur. Akhirnya mereka berjualan di tepi jalan dan menjadi masalah baik dari kemacetan maupun keindahan.

"Alhamdulillah waktu kita berembug di lokasi Pasar Raya sembari makan bersama. Ketika peresmian pun kita akhiri dengan makan bersama," ucap dia.[islamedia]

SALUT !!! Walikota Padang Berhasil Memindahkan 6000 Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan.Berikut Kisahnya...

Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP berhasil memindahkan (relokasi) sebanyak 6000 Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa ada bentrokan dan kekerasan, dengan sukarela para pedagang ikhlas pindah.

Mahyeldi mengakui memindahkan 6.000 pedagang bukanlah pekerjaan mudah. Namun dia mengakui yang penting dalam melaksanakan pekerjaan itu dilandasi dengan niat baik. 

"Jangan sampai kita membohongi rakyat atau pedagang. Kalau itu yang kita lakukan maka program apa pun yang akan dilaksanakan selalu dicurigai oleh rakyat. Kita ajak pedagang dalam proses pembangunan pasar raya, sehingga mereka pun tahu dan ikut mendukung," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menerangkan bahwa cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan mengajak bicara para pedagang.

"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi," ungkap Mahyeldi seperti dilansir republika, Rabu (22/2/2017).

Lebih lanjut Mahyeldi mengungkapkan setelah mengetahui apa yang dikehendaki dan tanggapan atas rencana pemerintah kota,  para pedagang langsung memberikan respons positif. 

Setelah para pedagang bersedia direlokasi, pihak pemkot Padang langsung membangun Pasar 4 lantai untuk menampung 6000 pedagang tersebut.

"Kami langsung membangun Pasa Raya empat lantai dan sekarang menampung 6000 orang pedagang," jelas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, para pedagang memang butuh bukti bukan janji. Ia juga memberikan jaminan tidak ada kepentingan pemerintah kota selain hanya ingin menata pedagang.

Setelah gempa bumi 2009 lalu, pedagang kehilangan tempat berjualan. Karena pasar maupun ruko hancur. Akhirnya mereka berjualan di tepi jalan dan menjadi masalah baik dari kemacetan maupun keindahan.

"Alhamdulillah waktu kita berembug di lokasi Pasar Raya sembari makan bersama. Ketika peresmian pun kita akhiri dengan makan bersama," ucap dia.[islamedia]