HEBOH !!! PRABOWO : Maaf kita bukan penguasa, tidak punya TV dan koran Tetapi kita punya hati rakyat..Mari Bagikan

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Gerindra Sulteng di Kota Palu, Sabtu (25/2) petang. Di depan kadernya, Prabowo menyebut calon-calon yang diusung partai pada pilkada serentak 15 Februari 2017 memenangkan kompetisi di 45 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

"Ada 101 daerah yang menggelar pilkada, 85 di antaranya sudah menetapkan hasil peroleh suara. Dari 85 daerah itu, kita menang di 45 kabupaten/kota dan tiga provinsi," tegas Prabowo, seperti dilansir Antara.

Khusus untuk pemilihan gubernur 2017, dari tujuh daerah yang menyelenggarakan, kader Gerindra dipastikan menang di tiga daerah. Khusus untuk Pilgub DKI Jakarta, Prabowo belum bisa memastikan. Sebab, ada kemungkinan Pilgub DKI digelar dua putaran.

"Mudah-mudahan Gerindra juga menang dalam Pilgub DKI Jakarta. Pada pilkada serentak 2015, Gerindra menang pada 45 persen daerah penyelenggara, sedang tahun ini naik menjadi 50 persen, sedangkan pilgub 2015, Gerindra menang pada 70 persen daerah," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini lantas menjelaskan faktor yang membuat Gerindra tetap menang. Prabowo mengklaim Gerindra memiliki hati rakyat, mengetahui apa kebutuhan rakyat dan mau mendengar rakyat. Faktor itu yang membuat Gerindra menang.

Prabowo kembali melempar sindiran pada pemerintah sekaligus pemilik media. "Maaf kita tidak berkuasa, bukan partai pemerintah, tidak punya tv, tak punya media cetak, juga tidak punya uang, tetapi kita punya hati rakyat."

Gerindra tidak akan mati hanya gara-gara tidak punya televisi dan media cetak seperti partai lain. "Tapi Insya Allah kita juga akan punya TV, tapi kalau kita punya nanti, tv kita harus siarkan berita yang benar, bukan berita bohong. Saudara mungkin sudah tahu apa yang saya maksud, hanya karena ada banyak wartawan di sini, saya tidak mau sebut secara terang-terangan, kalian tahulah," ujarnya.

"Kita tidak punya tv, tidak punya koran, tidak punya uang, tetapi menang terus. Apa yang mendorong? Karena kita bicara dari hati kita, kita bicara yang benar, kita bicara apa yang ada di hati rayat dan itu yang kita perjuangkan," ujarnya.

Prabowo mengingatkan, penguasa yang tidak mendengarkan suara dan tuntutan rakyat bakal jatuh. "Jadi jangan main-main dengan kekuasaan. Jangan karena mentang-mentang berkuasa, hukum dipermainkan, ujarnya dengan suara tegas yang disambut tepuk tangan hadirin

HEBOH !!! PRABOWO : Maaf kita bukan penguasa, tidak punya TV dan koran Tetapi kita punya hati rakyat..Mari Bagikan

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Gerindra Sulteng di Kota Palu, Sabtu (25/2) petang. Di depan kadernya, Prabowo menyebut calon-calon yang diusung partai pada pilkada serentak 15 Februari 2017 memenangkan kompetisi di 45 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia.

"Ada 101 daerah yang menggelar pilkada, 85 di antaranya sudah menetapkan hasil peroleh suara. Dari 85 daerah itu, kita menang di 45 kabupaten/kota dan tiga provinsi," tegas Prabowo, seperti dilansir Antara.

Khusus untuk pemilihan gubernur 2017, dari tujuh daerah yang menyelenggarakan, kader Gerindra dipastikan menang di tiga daerah. Khusus untuk Pilgub DKI Jakarta, Prabowo belum bisa memastikan. Sebab, ada kemungkinan Pilgub DKI digelar dua putaran.

"Mudah-mudahan Gerindra juga menang dalam Pilgub DKI Jakarta. Pada pilkada serentak 2015, Gerindra menang pada 45 persen daerah penyelenggara, sedang tahun ini naik menjadi 50 persen, sedangkan pilgub 2015, Gerindra menang pada 70 persen daerah," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini lantas menjelaskan faktor yang membuat Gerindra tetap menang. Prabowo mengklaim Gerindra memiliki hati rakyat, mengetahui apa kebutuhan rakyat dan mau mendengar rakyat. Faktor itu yang membuat Gerindra menang.

Prabowo kembali melempar sindiran pada pemerintah sekaligus pemilik media. "Maaf kita tidak berkuasa, bukan partai pemerintah, tidak punya tv, tak punya media cetak, juga tidak punya uang, tetapi kita punya hati rakyat."

Gerindra tidak akan mati hanya gara-gara tidak punya televisi dan media cetak seperti partai lain. "Tapi Insya Allah kita juga akan punya TV, tapi kalau kita punya nanti, tv kita harus siarkan berita yang benar, bukan berita bohong. Saudara mungkin sudah tahu apa yang saya maksud, hanya karena ada banyak wartawan di sini, saya tidak mau sebut secara terang-terangan, kalian tahulah," ujarnya.

"Kita tidak punya tv, tidak punya koran, tidak punya uang, tetapi menang terus. Apa yang mendorong? Karena kita bicara dari hati kita, kita bicara yang benar, kita bicara apa yang ada di hati rayat dan itu yang kita perjuangkan," ujarnya.

Prabowo mengingatkan, penguasa yang tidak mendengarkan suara dan tuntutan rakyat bakal jatuh. "Jadi jangan main-main dengan kekuasaan. Jangan karena mentang-mentang berkuasa, hukum dipermainkan, ujarnya dengan suara tegas yang disambut tepuk tangan hadirin

WOW MENAKJUBKAN “CIA dan FBI Backup Freeport, Topeng Megawati-Jokowi Bakal Dibuka!”

Isu gawat dilontarkan tokoh Progres 98, Faizal Assegaf, terkait perseteruan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Faizal mengingatkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat, CIA dan FBI, membackup Freeport. Bisa saja intelijen AS itu membuka “topeng” Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

“CIA dan FBI backup Freeport, merek bakal buka topeng JKW-Megawati, seru deh! Solusinya cuma satu: desak nasionalisasi Freeport,” tegas Faizal Assegaf di akun Twitter ‏@progres_98.

Sebelumnya, mantan penasehat Menko Maritim Rizal Ramli, Ronnie Higuchi Rusli, mengungkapkan situasi terakhir konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan informasi, Ronnie, mengungkapkan bahwa pemerintah RI akhirnya mengalah. Yakni memberikan ijin eksport konsentrat kepada Freeport.

“Informarsi A1 soal Freeport pemerintah mengalah kasih ijin export konsentrate, pasukan silahturahmi berhasil tancap bendera seperti jaman SBY,” tulis Ronnie di akun Twitter @Ronnie_Rusli.

Menurut Ronnie, kesepakatan itu merupakan bagian dari win-win solution. “Kayaknya win-win solution, pantesan Dick Adkerson langsung pulang ke negerinya rupanya sudah dibereskan,” ungkap ‏@Ronnie_Rusli.

@Ronnie_Rusli sempat mengingatkan: “Hati-hati kalau ada pejabat negara bilang kalau FreePort arbitrase bisa dicabut KK, tidak lain cuma minta disilaturahmi tim FreePort dan diperpanjang KK 2021.”

Pada 17 Februari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PTFI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Rekomendasi izin ekspor konsentrat itu diberikan dengan syarat Freeport mau menerima perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

WOW MENAKJUBKAN “CIA dan FBI Backup Freeport, Topeng Megawati-Jokowi Bakal Dibuka!”

Isu gawat dilontarkan tokoh Progres 98, Faizal Assegaf, terkait perseteruan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Faizal mengingatkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat, CIA dan FBI, membackup Freeport. Bisa saja intelijen AS itu membuka “topeng” Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

“CIA dan FBI backup Freeport, merek bakal buka topeng JKW-Megawati, seru deh! Solusinya cuma satu: desak nasionalisasi Freeport,” tegas Faizal Assegaf di akun Twitter ‏@progres_98.

Sebelumnya, mantan penasehat Menko Maritim Rizal Ramli, Ronnie Higuchi Rusli, mengungkapkan situasi terakhir konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia.

Berdasarkan informasi, Ronnie, mengungkapkan bahwa pemerintah RI akhirnya mengalah. Yakni memberikan ijin eksport konsentrat kepada Freeport.

“Informarsi A1 soal Freeport pemerintah mengalah kasih ijin export konsentrate, pasukan silahturahmi berhasil tancap bendera seperti jaman SBY,” tulis Ronnie di akun Twitter @Ronnie_Rusli.

Menurut Ronnie, kesepakatan itu merupakan bagian dari win-win solution. “Kayaknya win-win solution, pantesan Dick Adkerson langsung pulang ke negerinya rupanya sudah dibereskan,” ungkap ‏@Ronnie_Rusli.

@Ronnie_Rusli sempat mengingatkan: “Hati-hati kalau ada pejabat negara bilang kalau FreePort arbitrase bisa dicabut KK, tidak lain cuma minta disilaturahmi tim FreePort dan diperpanjang KK 2021.”

Pada 17 Februari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor PT Freeport Indonesia.

Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PTFI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

Rekomendasi izin ekspor konsentrat itu diberikan dengan syarat Freeport mau menerima perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

BIKIN MERINDING !!! TNI Acuhkan Perintah Presiden Jokowi Untuk Tidak Sweeping PKI !!! TEGAKKAN NKRI !!!

TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.

Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.

“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas.

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.

Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.

Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.

Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan penegak hukum agar tidak berlebihan menggunakan kewenangannya membubar paksa acara yang dihelat kelompok tertentu. Negara berlandaskan hukum, tapi masyarakat memiliki hak dalam demokrasi.

"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping, enggak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka diminta mengingatkan anak buahnya agar tidak semena-mena lagi. Khususnya pembubaran acara yang digelar kelompok tertentu atau sweeping barang yang kerap dikaitkan dengan komunisme atau PKI.

"Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," katanya.

Rentetan acara diskusi dan pemutaran film diketahui telah dibubar paksa oleh polisi dan TNI. Sebut saja pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme. Polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.